Liputan Media

Author: admin

  • Dukung Swasembada Energi, Kapolda Sumsel Perkuat Tata Kelola Sumur Masyarakat

    Dukung Swasembada Energi, Kapolda Sumsel Perkuat Tata Kelola Sumur Masyarakat

    Dokumentasi Polda Sumsel

    Palembang. Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat dukungan terhadap agenda ketahanan energi nasional melalui pengawalan transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha migas yang legal, aman, dan berkelanjutan di wilayah Sumsel.

    Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. dalam Rapat Koordinasi Dukungan Forkopimda terkait penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan daerah dalam mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, sekaligus memperbaiki tata kelola aktivitas migas masyarakat yang selama ini masih berlangsung di luar sistem legal.

    Kapolda Sumsel menegaskan, Polri siap mengawal perubahan paradigma dari aktivitas ilegal menuju sistem legal berbasis regulasi. Menurutnya, legalisasi sumur minyak masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, namun juga menjamin keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta stabilitas keamanan wilayah.

    “Polri siap mendukung penuh transformasi ini. Namun, seluruh aktivitas harus memenuhi standar keamanan, kualitas produksi, dan pengelolaan lingkungan. Ini penting agar masyarakat terlindungi dan kegiatan ekonomi berjalan berkelanjutan,” jelas Kapolda Sumsel dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/26).

    Polda Sumsel akan terlibat aktif dalam tim gabungan lintas sektor sesuai amanat regulasi. Dalam hal ini, anggota Polri berperan melakukan pembinaan masyarakat, pengawasan keamanan operasional, hingga penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.

    Lebih lanjut ia memaparkan, transformasi tata kelola ini diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil migas. Melalui skema legal yang melibatkan BUMD, koperasi, maupun UMKM, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung tanpa dibayangi risiko hukum maupun keselamatan kerja.

    Selain itu, Kapolda Sumsel juga mendorong percepatan pembentukan pilot project sebagai model percontohan tata kelola migas rakyat yang ideal. Model ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Presisi Polri dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadikan Sumatera Selatan sebagai daerah percontohan dalam tata kelola migas rakyat yang modern, legal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kepentingan nasional.

    “Kami berkomitmen memastikan proses transformasi ini berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Polda Sumsel akan terus mengawal agar seluruh potensi sumber daya alam dapat dikelola secara legal dan berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang.

    Melalui pendekatan pengawasan berbasis teknologi dan strategi humanis, Polda Sumsel bersama Satgas Terpadu akan terus memantau aktivitas di lapangan. Penertiban difokuskan pada kegiatan di luar skema legal guna menjamin keamanan investasi serta keberlanjutan sektor energi di Sumatera Selatan.

  • Kapolda Sumsel Tegaskan Komitmen Polri Dukung Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat

    Kapolda Sumsel Tegaskan Komitmen Polri Dukung Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat

    Dokumentasi Polda Sumsel

    Palembang. Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat dukungan terhadap agenda ketahanan energi nasional melalui pengawalan transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha migas yang legal, aman, dan berkelanjutan di wilayah Sumsel.

    Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. dalam Rapat Koordinasi Dukungan Forkopimda terkait penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan daerah dalam mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, sekaligus memperbaiki tata kelola aktivitas migas masyarakat yang selama ini masih berlangsung di luar sistem legal.

    Kapolda Sumsel menegaskan, Polri siap mengawal perubahan paradigma dari aktivitas ilegal menuju sistem legal berbasis regulasi. Menurutnya, legalisasi sumur minyak masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, namun juga menjamin keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta stabilitas keamanan wilayah.

    “Polri siap mendukung penuh transformasi ini. Namun, seluruh aktivitas harus memenuhi standar keamanan, kualitas produksi, dan pengelolaan lingkungan. Ini penting agar masyarakat terlindungi dan kegiatan ekonomi berjalan berkelanjutan,” jelas Kapolda Sumsel dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/26).

    Polda Sumsel akan terlibat aktif dalam tim gabungan lintas sektor sesuai amanat regulasi. Dalam hal ini, anggota Polri berperan melakukan pembinaan masyarakat, pengawasan keamanan operasional, hingga penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.

    Lebih lanjut ia memaparkan, transformasi tata kelola ini diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil migas. Melalui skema legal yang melibatkan BUMD, koperasi, maupun UMKM, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung tanpa dibayangi risiko hukum maupun keselamatan kerja.

    Selain itu, Kapolda Sumsel juga mendorong percepatan pembentukan pilot project sebagai model percontohan tata kelola migas rakyat yang ideal. Model ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Presisi Polri dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadikan Sumatera Selatan sebagai daerah percontohan dalam tata kelola migas rakyat yang modern, legal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kepentingan nasional.

    “Kami berkomitmen memastikan proses transformasi ini berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Polda Sumsel akan terus mengawal agar seluruh potensi sumber daya alam dapat dikelola secara legal dan berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang.

    Melalui pendekatan pengawasan berbasis teknologi dan strategi humanis, Polda Sumsel bersama Satgas Terpadu akan terus memantau aktivitas di lapangan. Penertiban difokuskan pada kegiatan di luar skema legal guna menjamin keamanan investasi serta keberlanjutan sektor energi di Sumatera Selatan.

  • Polda Metro Jaya Berhasil Bongkar Clandestine Lab Cartridge Vape Mengandung Narkotika Golongan II

    Polda Metro Jaya Berhasil Bongkar Clandestine Lab Cartridge Vape Mengandung Narkotika Golongan II

    Jakarta. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil Membongkar Praktik Clandestine Lab Narkotika golongan II jenis Etomidate yang beroperasi di kawasan Apartemen River Side diwilayah Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial C.K. (40), warga negara Malaysia, yang diduga berperan sebagai pengelola sekaligus operator produksi cairan Etomidate dalam bentuk Cartridge Vape.

    Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan berbagai barang bukti, 30 Liter Cairan Propilen Glikol, serbuk Etomidate seberat 2.539,44 gram yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi hingga 380.996 Cartridge Vape siap edar. Selain itu, turut diamankan ratusan Cartridge berisi cairan Etomidate, serta peralatan produksi seperti mesin press, alat suntik cairan, Mixer, hingga timbangan.

    Keseluruhan barang bukti tersebut jika di konversi dengan nilai jual barang bukti Narkoba diperedaran gelap, maka Polda Metro Jaya telah menyita sebesar Rp 762 Milyar Rupiah dan telah menyelamatkan sebanyak 380.996 Jiwa penduduk DKI Jakarta dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.

    Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Mengatakan “Polda Metro Jaya membongkar Clandestin Lab Home Industri pembuatan Cartridge Vape yang berisi cairan Etomidate Narkotika Golongan II yang akhir-akhir ini marak digunakan oleh kaum remaja perkotaan.” ujarnya, Selasa (21/4/26).

    Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi Narkoba laporakan apabila ada pelaku pengedar atau penyalahgunaan Narkoba demi generasi bangsa yang gemilang.

    Saat ini terduga pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut.

  • Polda Metro Jaya Ungkap Laboratorium Rahasia Produksi Cartridge Vape Mengandung Narkotika

    Polda Metro Jaya Ungkap Laboratorium Rahasia Produksi Cartridge Vape Mengandung Narkotika

    Polda Metro Jaya Ungkap Laboratorium Rahasia Produksi Cartridge Vape Mengandung Narkotika

     Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik laboratorium rahasia yang memproduksi cartridge vape mengandung narkotika golongan II jenis Etomidate. Pengungkapan ini dilakukan di kawasan Apartemen River Side, Kabupaten Tangerang. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap seorang tersangka berinisial C.K., warga negara Malaysia berusia 40 tahun, yang diduga berperan sebagai pengelola dan operator produksi cairan Etomidate dalam bentuk cartridge vape.

    Dari hasil penggeledahan, polisi menyita berbagai barang bukti, termasuk 30 liter cairan propilen glikol dan serbuk Etomidate seberat 2.539,44 gram. Serbuk ini diperkirakan dapat diproduksi menjadi hingga 380.996 cartridge vape siap edar. Selain itu, polisi juga mengamankan ratusan cartridge berisi cairan Etomidate serta peralatan produksi seperti mesin press, alat suntik cairan, mixer, dan timbangan.

    Jika dikonversi dengan nilai jual di pasar gelap, barang bukti narkotika yang disita oleh Polda Metro Jaya bernilai sekitar Rp 762 miliar. Dengan pengungkapan ini, pihak kepolisian mengklaim telah menyelamatkan 380.996 jiwa penduduk DKI Jakarta dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyatakan, “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba dan melaporkan jika ada pelaku pengedar atau penyalahgunaan narkoba demi generasi bangsa yang gemilang.”

    Saat ini, tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Markas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.

  • Kapolda Metro Jaya Serahkan Pin Emas Kapolri ke Personel Pengungkap 516 Kg Sabu

    Kapolda Metro Serahkan Pin Emas Kapolri ke Personel Pengungkap 516 Kg Sabu

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyematkan pin emas Kapolri kepada personel pengungkap 516 kilogram sabu. (dok. Istimewa)

    Jakarta – Sebanyak 8 personel Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penghargaan tersebut berupa pin emas yang diberikan atas pengungkapan 516 kilogram sabu dari jaringan internasional.
    Pin emas Kapolri tersebut diserahkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam apel pamen yang digelar di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya.

    Irjen Asep Edi Suheri mengatakan penghargaan itu diberikan kepada personel yang dinilai berhasil menjalankan tugas secara luar biasa dalam pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional dengan barang bukti dalam jumlah besar. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

    Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan atas dedikasi, kerja keras, dan capaian luar biasa para personel di lapangan dalam mengungkap jaringan narkotika internasional.

    “Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa anggota dalam mengungkap jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sabu seberat 516 kilogram. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah dicapai, dan saya minta agar prestasi ini dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Ini bukan hanya prestasi individu, tetapi juga hasil kerja keras dan sinergi tim,” ujar Kapolda.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyematkan pin emas Kapolri kepada personel pengungkap 516 kilogram sabu, Rabu (22/4/2026). Foto: (dok. Istimewa)
    Kapolda menegaskan, keberhasilan pengungkapan dengan barang bukti besar tersebut memberikan dampak luas bagi masyarakat, karena telah menyelamatkan banyak generasi bangsa dari ancaman bahaya narkoba. Ia berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika.

    “Pengungkapan ini telah menyelamatkan banyak generasi bangsa dari bahaya narkoba. Saya harap ini menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja profesional, berintegritas, dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika. Jadilah Polisi yang bermanfaat.” tambahnya.

    Adapun personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang menerima penghargaan tersebut yakni Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David, Wadirresnarkoba Kombes Dedy Anung, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra, AKP Abdul Muchzin Guntur Muarif, Ipda Hermanto, Aiptu Yanto, Briptu Nachroy Noer Arifin, serta Briptu Dava Rizki Aulia R.

    Penyerahan penghargaan kepada personel Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tersebut diharapkan dapat memotivasi semangat seluruh anggota Polda Metro Jaya untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

  • Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

    Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI


    Penguatan sarana dan prasarana menjadi langkah penting dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan. Hal ini tercermin dalam kegiatan peresmian gedung baru Markas Komando Zona Tengah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berlangsung pada 23 April 2026.

    Dalam kegiatan tersebut, Dirpolairud dari Polda Sulawesi Utara turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas operasional di sektor keamanan laut. Kehadiran ini juga menjadi simbol sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

    Peresmian gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta kesiapsiagaan dalam menjalankan berbagai tugas di lapangan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan wilayah laut dapat berjalan lebih optimal.

    Selain itu, kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat upaya menjaga wilayah perairan agar tetap aman dan kondusif.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak semakin solid, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan laut Indonesia.

     

     

  • Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI

    Dirpolairud Polda Sulut Hadiri Peresmian Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Bakamla RI


    Penguatan sarana dan prasarana menjadi langkah penting dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perairan. Hal ini tercermin dalam kegiatan peresmian gedung baru Markas Komando Zona Tengah milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berlangsung pada 23 April 2026.

    Dalam kegiatan tersebut, Dirpolairud dari Polda Sulawesi Utara turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas operasional di sektor keamanan laut. Kehadiran ini juga menjadi simbol sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

    Peresmian gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta kesiapsiagaan dalam menjalankan berbagai tugas di lapangan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan wilayah laut dapat berjalan lebih optimal.

    Selain itu, kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat upaya menjaga wilayah perairan agar tetap aman dan kondusif.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak semakin solid, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan laut Indonesia.

     

     

  • Sebuah Bentuk Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

    Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

    Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

     

     

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.


    Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

    Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

    “Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

    Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

    “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

    “Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

    Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

  • Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.


    Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

    Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

    “Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

    Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

    “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

    “Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

    Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.